Edukasi Masyarakat Sadar Hukum, sebagai Upaya Preventif untuk mencegah Oknum yang hobi EIGENRICHTING

Pelaksanaan Program kedua  Edukasi Hukum dalam menyelesaikan Perkara Hukum di Desa dan Memperkuat jiwa Pancasila   ke Masyarakat
sumber : penulis

    Senin (05/08/2020) Desa Pagaran Tonga, Sumatera Utara. Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang bermukim bersama serta mempunyai sifat dan sikap yang berbeda-beda, tidak jarang dalam kehidupan masyarakat terjadi bentrokan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya,  untuk mencegah bentrokan tersebut serta melindungi masyarakat serta menciptakan rasa aman dan sebagai tempat mencari keadilan maka hadirlah hukum di tengah kehidupan masyarakat baik hukum adat yang hidup di masyarakat daerah dan hukum positif yang ada di Negara Indonesia, Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berisi tentang pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana berarti setiap gerak-gerik serta prilaku masyarakatnya di awasi oleh Hukum, tetapi sejak dahulu hingga sekarang masih saja ada nyawa yang hilang akibat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum di dalam masyarakat, padahal ada Asas Hukum yang berbunyi “presumptio iures de iure” asas yang menganggap bahwa  semua orang tahu hukum, tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak sadar akan hal itu. Untuk itu Mahasiswa KKN UNDIP Tim II 2020 mengambil program kedua dengan judul Edukasi Hukum dalam menyelesaikan Perkara Hukum di Desa dan Memperkuat jiwa Pancasila ke Masyarakat.

Pelaksanaan Program kedua ini dengan cara penyampaian door to door yang mana ada dua harapan yaitu di harapkan masyarakat sadar akan hukum dapat menyelesaikan perkara tidak dengan kekerasan serta di harapkan juga jiwa Pancasila dalam diri masyarakat bangkit dan tidak luntur penerapannya di kehidupan sehari-hari. Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang –orang yang dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindakan ini terjadi karena beberapa faktor yaitu : ikut – ikutan, emosional, kurang mempercayai hukum, situasi yang mendukung, perbuatan main hakim sendiri akan terkena Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, jika korban tersebut mati maka dikenai Pasal 338 tentang kejahatan terhadap Nyawa. Penyampaian secara door to door mempermudah saya untuk memahami bahwa di desa Pagaran Tonga Masyarakatnya masih mengutamakan kekeluargaan serta permusyawaratan dalam mengambil tindakan hak ini terbukti dari cerita Pak Udi bahwa ketika ada perkara hukum seperti maling atau lainnya terlebih dahulu di tangkap serta diamankan ke Tetua desa yang disebut Hatobangan lalu setelah itu baru akan di bawa kepihak kepolisian untuk di lanjutkan proses hukumnya.

Tetapi meskipun demikian program ini merupakan upaya preventif guna mencegah agar tidak terjadinya peristiwa main hakim sendiri di Desa Pagaran Tonga.

Poster Program kedua Bangkitkan Jiwa Pancasila dalam diri masyarakat
sumber : Penulis

    Terkait membangkitkan jiwa Pancasila saya tersadar bahwa masyarakat disini kuat jiwa Pancasilanya dan Pak Udi mengakatakan bahwa Pancasila telah ada bersama Indonesia Sejak Merdeka hingga sekarang alangkah baiknya tidak diubah atau tidak di perdebatkan. Nilai-nilai Pancasila yang telah di terapkan masyarakat seperti yang saya lihat. Masyarakat rajin beribadah dan berketuhanan, masyarakat saling menghormati satu sama lain, saling berbagi bergotong royong, saling bermusyawarah, serta saling meningkatkan kesejahteraan dengan bukti ada nya bumi desa berupa Ternak ayam potong dan ternak ikan lele.

   Sungguh indah berbincang-bincang dengan masyarakat sembari mengedukasi masyarakat, kita jadi tau apa yang ada di kehidupan masyarakat serta apa yang mereka pikirkan.

Oleh : Mhd Walid Ramadhan Nst

Fakultas Hukum