Untuk Menjelaskan Apakah Vaksinasi Covid-19 Penting dan Bagaimana Dipandang Dari Segi Hukum Mahasiswa KKN UNDIP Melakukan Sosialisasi Mengenai Vaksinasi Covid-19 di RT 04 RW 05 Kelurahan Kober

Semenjak Maret tahun 2020, Indonesia dilanda virus yang bernama corona, tidak hanya Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia.  Virus  tersebut menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini ditularkan melalui droplet yang lalu masuk melalui hidung atau mulut. Virus ini menyerang banyak manusia hingga menyebabkan kematian. Hampir 2 tahun virus ini menyerang manusia. Virus ini menyebabkan aktivitas manusia terhenti seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan pariwisata, kegiatan bekerja dan lainnya. Lantas apakah manusia diam saja dengan virus ini ? jawabannya tentu tidak. Manusia berusaha agar virus ini berhenti menyebar dengan beberapa cara seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tentunya yang terbaru adalah vaksinasi.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksinasi bertujuan memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit sehingga jika nanti terpapar suatu penyakit maka hanya akan mengalami gejala ringan. Sebaliknya, jika tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kegiatan vaksinasi covid-19 tentu penting meskipun tidak 100% dapat melindungi diri tetapi dapat memperkecil kemungkinan terpapar virus corona dengan gejala berat. Jika kegiatan vaksinasi merata ke masyarakat maka akan timbul kekebalan kelompok (herd immunity).

Vaksinasi Covid-19 tentu memiliki beberapa fungsi diantaranya :

  1. Efektif meminimalisir penyebaran virus
    Vaksin COVID-19 sudah terbukti efektif untuk mencegah seseorang terinfeksi virus Corona. Apabila terinfeksi, maka vaksin bisa membantu meminimalisir penyebaran virusnya.
    Ketika orang yang telah divaksin masih terpapar COVID-19, maka vaksin yang telah disuntikkan ke dalam tubuh akan mencegah tubuh mengalami gejala parah akibat virus Corona.
    2. Membentuk antibodi
    Vaksin COVID-19 terbukti bisa membantu membentuk respons antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Bahkan, pada orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sekalipun, penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi terbukti menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang sebelumnya pernah terpapar virus ini.
    3. Melindungi orang-orang di sekitar
    Pentingnya vaksin COVID-19 di masa pandemi bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga orang lain. Saat seseorang terinfeksi virus Corona, maka ia berisiko menularkannya ke orang-orang di sekitar kita. Dengan vaksinasi, penularan bisa diminimalisir.
    4. Menciptakan kekebalan kelompok
    Vaksinasi COVID-19 juga dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Para ahli percaya, untuk mendapatkan herd immunity setidaknya dibutuhkan 70 persen dari populasi untuk divaksinasi.

Lalu bagaimanakah kegiatan vaksinasi covid-19 jika dipandang dari segi hukum. Kegiatan vaksinasi ini diteken dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentenag Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tentu dengan ditekennya kepres ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat, namun muncul masalah dalam kepres ini yaitu dalam Pasal 13A ayat (4) yaitu sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Pemberian sanksi ini tentu menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Pasal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945 terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yahng bermartabat”. Pemberian sansksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sansksi administrasi juga dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh” Keputusan seorang warga negara tentang mau atau tidak mengikuti kegiatan vaksinasi tidak bisa dipaksakan. Hal ini sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tepatnya pada Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Pemberian vaksinasi merupakan hak masyarakat bukan kewajiban, oleh karena itu masyarakat bebas memilih ingin divaksin atau tidak karena merupakan sebuah hak bukan kewajiban. Masyarakat dapat kembali kediri masing-masing apakah ingin menggunakan haknya atau tidak.

Penulis : Aliefka Restu Darmawan/Fakultas Hukum

DPK : DR. dr Sytopo Patria Jati, M.M.,M.Kes.

Lokasi : RT 04 RW 05 Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas