Pemberian Edukasi Mengenai Langkah Hukum Pembuatan Perancangan Peraturan Desa Sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia

Pungutan Desa merupakan segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Diketahui bahwa pembangunan nasional dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab negara dan masyarakatnya, apabila pembangunan daerah tersebut dapat diberkembang dengan baik, maka Desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya peraturan Desa mengenai pungutan maka diharapkan bahwa pembangunan di Desa Bebel dapat lebih berkembang. Dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 117 angka diketahui bahwa Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, setelah bertemu dengan perangkat desa untuk pertama kalinya, saya sebagai mahasiswa hukum dalam tim ini secara langsung diminta untuk membantu pengedukasian perangkat desa mengenai bagaimana pembuata peraturan desa sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Urgensi dalam adanya program ini adalah dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Bebel dengan cara membantu perangkat Desa dalam pengedukasian langkah hukum pembuatan perancangan peraturan desa sesuai dengan hukum positif di Indonesia

Program Kerja ini merupakan program kerja dengan lingkup kegiatan dalam ranah Hukum Otonomi Daerah dan Desa serta Perancangan Hukum. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu perangkat desa dalam merancang adanya Peraturan Desa mengenai Pungutan. Dengan adanya program ini akan memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara baik, berhasil sesuai perkembangan Pemerintah Desa dan Pembangunan, dan juga tersedianya dana yang memadai, serta aturan hukum yang memadai di Desa.

Program Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 28 Juli 2022 dengan koordinasi Ibu Sekretaris Desa dalam pengedukasian melalui “Booklet Mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa agar Tidak Menyimpangi Hukum Positif Indonesia”. Dalam Booklet tersebut diketahui berisikan: latar belakang, pembentukan peraturan desa, pencantuman dasar hukum dalam peraturan desa, mengenai pungutan dari masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa, dan Mengenai Perizinan-Perizinan Usaha di Desa Bebel.

Booklet-Reportase

Pelaksanaan program ini disertai dengan output buku pedoman yang yang telah dibuat dengan koordinasi Perangkat Desa dalam pengedukasian Perangkat Desa. Tanggapan dari Perangkat Desa berhasilkan positif dan sangat berguna untuk pembentukan rancangan Peraturan Desa kedepannya.

Whats-App-Image-2022-07-28-at-20-03-06

Penulis: Nico Rexhan Halimana – 11000119130405
DPL: Desyta Ulfiana, S.T., M.T.
#KKNtimIIperiode2022
#p2kknundip
#lppmundip
#undip