PENGADILAN MENYEDIAKAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM


Tlogomulyo (10/08/2022) Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan nonderogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalamkondisi apapun.
Oleh karena itu Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law (kesetaraan di hadapanhukum). acces to justice (akses pada keadilan).
dan Fair trial (Peradilan yang adil).

Tetapi banyak orang beranggapan bahwa segala permasalahan yang dibawa ke Pengadilan merupakan hal yang rumit baik itu urusan administrasi, pengetahuan akan hukum itu sendiri, sehingga kebanyakan orang merasa sungkan untuk berurusan yang berhubungan dengan pengadilan. Kebanyakan masyarakat merasa bahwa dalam mengatasi maslaah di pengadilan membutuhkan banyak dana. padahal, telah termaktub jelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa khususnya bagi orang yang tidak mampu sebetulnya dapat mengajukan perkara di Pengadilan secara gratis dan juga diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya biaya perkara yang gratis, mereka juga mendapatkan layanan informasi akan hukum secara gratis.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan secara Cuma-cuma.
Tetapi dengan segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah banyak sekali masyarakat belum memahami mengenai Pos Bantuan Hukum tersebut

Atas dasar ini saya memiliki rencana untuk membuat program sosialisasi mengenai Posbakum atau Pelayanan Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dalam mencari keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat tidak mampu di Kelurahan Tlogomulyo bilamana mereka ingin menyelesaikan konflik namun tidak memiliki biaya. Selain itu, bagi warga yang tidak mengerti hukum juga tidak perlu khawatir dikarenakan di Posbakum sendiri memberikan layanan terkait konsultasi, dan advis hukum.

Acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai warga dari RW 02 mulai dari remaja hingga orang dewasa
Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 10, Agustus 2022 berlokasi di Masjid Rw 02 dengan total peserta yang mengikuti berjumlah 19 orang. Sekiranya melalui program ini, warga RW 02 Kelurahan Tlogomulyo memahami betapa pentingnya Posbakum khususnya terhadap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata Hukum. Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan dapat mneingkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hadirnya POSBAKUM sehingga Hukum di Indonesia dapat lebih di tingkatkan lagi dalam rangka menjunjung Tinggi Indonesia sebagai negara Hukum.

Penulis : Reinaldi Haganta Sebayang 11000119120025 FH Undip
DPL: Dr. Rr. Karlina Aprilia Kusumadewi, SE., M.Sc., Ak.
Lokasi KKN : Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
.