Dukung Program Kementerian Koperasi dan UKM, Mahasiswa Undip Berikan Edukasi Perizinan Koperasi Simpan Pinjam

reportase-2-2

Semarang (8/8/2022) – Pada Senin sore sekitar pukul 16.30 WIB kediaman Bu Haryopo, salah seorang warga RW 4 Kelurahan Mlatiharjo, dipenuhi oleh ibu-ibu berseragam hijau toska khas seragam PKK. Rumah Bu Haryopo terpilih sebagai tempat pelaksanaan pertemuan bulanan PKK RW 4 yang rutin diadakan di awal bulan. Selain dihadiri oleh kelompok PKK RW 4, dapat ditemukan deretan sepeda motor milik seorang mahasiswa bernama Sonya Linge Fresa dan beberapa orang temannya terbaris rapi di sepanjang jalan barito. Sonya yang tergabung dalam TIM II Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro yang dibina oleh Ibu Dr. Cahya Tri Purnami, S.KM., M.Kes. datang untuk melakukan edukasi hukum kepada kelompok PKK RW 4. Program edukasi hukum ini dilakukan Sonya sebagai pemenuhan program monodisiplin KKN selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pertemuan dibuka dengan menyanyikan mars PKK dan menyebutkan 10 program pokok PKK. Setelah pembahasan rutin kelompok PKK yang berisi penyampaian arahan dari pertemuan PKK kelurahan di hari sebelumnya. Agenda berikutnya adalah pemaparan materi oleh Sonya. Sesuai program pokok PKK nomor 8, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Sore itu Sonya menyampaikan edukasi hukum bertajuk “Edukasi Hukum mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha, Perizinan dan Perluasan Bidang Usaha bagi Simpan Pinjam PKK RW 4”. Judul ini diangkat karena sebelumnya Sonya telah melakukan wawancara kepada salah satu pengurus Simpan Pinjam PKK RW 4, Bu Ary.

“Simpan Pinjam di PKK RW 4 itu sudah lengkap pencatatannya (arus keuangan), tapi belum berbentuk koperasi. Saya dan teman pengurus saja masih ragu kalau menghitung SHU (Sisa Hasil Usaha). Semoga nanti bisa diajari cara menghitung dan membagi yang benar sesuai hukum.” Kata Bu Ary dalam wawancara. “Kemarin juga ada rencana mau nambah gerai konsumsi biar kalau (anggota) pinjam bayarnya bisa lewat sana (gerai konsumsi).” tambahnya.

Dari wawancara itu diketahui pula bahwa Simpan Pinjam PKK RW 4 telah beroperasi jauh sebelum tahun 2016, sebelum kepengurusan oleh Bu Ary. Beranggotakan 27 orang, setoran awal senilai Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan bunga pinjaman 10%. Simpan Pinjam ini cukup membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi butuh pinjaman. Permasalahan hukum yang dialami oleh Bu Ary selaku pengurus Simpan Pinjam oleh Sonya coba diatasi dengan pemberian edukasi hukum yang update berkaitan dengan topik-topik yang menjadi sumber keresahan anggota dan pengurus.

Dihadiri 17 orang ibu PKK, Sonya memulai sesi dengan menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum tidak dikenal Usaha Simpan Pinjam selain Simpan Pinjam dalam Koperasi. Atas dasar tersebut maka materi yang disampaikan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam. Beberapa aturan yang dijadikan rujukan, diantaranya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar bagi Sonya untuk melakukan demonstrasi penghitungan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

reportase-2-1

Pada pemaparan selanjutnya, sesuai Peraturan Menteri Koperasi UKM (Permenkop UKMN) No. 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi UKM (Kepmenkop UKM) No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS Sektor Koperasi dan arahan Surat Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: B-533/KUKM/Dep.1/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penertiban Koperasi yang pada intinya mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam untuk mendaftarkan usahanya secara legal. Sonya menegaskan urgensi agar usaha Simpan Pinjam milik PKK RW 4 didaftarkan di laman OSS agar dapat terdeteksi dan tidak dihentikan secara paksa oleh pihak berwenang.

Dijelaskan pula manfaat mengurus izin usaha bagi anggota Simpan Pinjam, bahwa dengan izin usaha itu anggota dan pengurus dapat dilindungi hak-haknya apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum atas dana usaha, juga manfaat lain berupa hak usaha simpan pinjam untuk mendapat pelatihan dan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan pengurus. Pemberian materi diakhiri dengan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi Koperasi Simpan Pinjam yang berencana untuk melakukan perluasan bidang usaha.

Sebelum mengakhiri pelaksanaan program kerja ini, Sonya memberikan waktu kepada peserta yang hadir berdiskusi dengan tanya jawab. Peserta yang hadir antusias menyampaikan pandangannya dan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Sonya dengan baik. Menutup program edukasi, Sonya menyampaikan kepada pengurus bahwa akan diberikan buku panduan yang dapat dijadikan rujukan guna keberlangsungan Simpan Pinjam. Sonya juga menawarkan apabila pengurus perlu pendampingan untuk mendaftarkan Simpan Pinjam mereka di situs OSS (Online Single Submission).