MAHASISWA UNDIP KUPAS TUNTAS BERBAGAI KEBIJAKAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19
Tembalang (3/5), Kegiatan KKN Tematik kerjasama P2KKN dan D-DART dimulai pada hari Senin, 27 April 2020 silam, dimana didalamnya dibagi menjadi 18 divisi / tim pengembangan yang berhubungan dengan penanganan Covid – 19. Adapun diantaranya adalah divisi Analisis Kebijakan, divisi Bilik Disinfectant, divisi Hand Sinitizer, dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah Tim Analisis Kebijakan yang terdiri dari enam anggota, yakni Benaya, Nisa Aurellia, Arvalentya Vidia F., Abayakla Muhammadin Najib, Ferdian Anggoro, dan Aditya Paelo Rizki S. Adapun kegiatan dari tim pengembangan Analisis Kebijakan pada minggu pertama ini telah menganalisis setidaknya enam kebijakan dengan topik yang berbeda mengenai usaha percepatan penanganan Covid – 19 dengan adanya masukan dari dr. Sri Winarni,M.Kes dan Ns. Muhammad Mu’in, M.Kep.,S.Kep.,Kom selaku dosen pembimbing Tim Analisis Kebijakan KKN Tematik Covid-19. Analisis dilakukan untuk dapat memberi masukan dan Rekomendasi berkaitan dengan penanganan Covid-19 khususnya di Indonesia. Kebijakan – kebijakan yang dianalisis diantaranya adalah Kebijakan mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang, Kebijakan Keimigrasian dengan berfokus pada dampak sektor Pariwisata, Kebijakan di sektor Ekonomi Fiskal, Kebijakan di sektor Kesehatan dengan berfokus pada kondisi psiko-sosiologis masyarakat selama terjadinya pandemi, Kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain dalam penanganan Covid – 19, serta kemungkinan diberlakukannya karantina di Indonesia, dimana menurut dr. Sri Winarni,M.Kes dan Ns. Muhammad Mu’in, M.Kep.,S.Kep.,Kom, dosen Pembimbing kami dalam KKN Tematik ini, bahwa kebijakan-kebijakan tersebut perlu dianalisa karena melihat keadaan sekarang sehingga hasil analisis dapat dijadikan dasar rekomendasi mengenai penanganan Covid-19 yang ada di Indonesia.
Tim Analisis Kebijakan berusaha semaksimal mungkin untuk mengupas secara detail mengenai kebijakan di berbagai sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyikapi terjadinya pandemic ini dan memberikan rekomendasi terbaik yang bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam konteks perumusan kebijakan.

