Mulai dari Memahami Pentingnya Protokol Kesehatan Hingga Mengamati Kebijakan Pemerintah Terkait COVID-19: Edukasi Kepada Masyarakat Kelurahan Jambangan Kota Surabaya

Kota Surabaya (29/7/2020) – Kota Surabaya saat ini menjadi pusat penularan COVID-19 yang paling masif di Provinsi Jawa Timur. Pemahaman mengenai pentingnya protokol kesehatan menjadi hal yang krusial sebagai upaya untuk menakan laju penyebaran COVID-19 sehingga gagasan untuk memberikan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat menjadi Program Kegiatan utama KKN Pulang Kampung yang dilakukan oleh mahasiswa Undip. Tak hanya mengedukasi mengenai protokol kesehatan, mahasiswa Undip juga membagikan pamflet yang berisikan rangkuman singkat kebijakan pemerintah terkait COVID-19, handsanitizer, masker, vitamin c serta stiker anjuran disiplin memakai masker.

Sasaran edukasi ini dilakukan di RW 05 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya Jawa Timur. Bekerjasama dengan Satgas Wani Jogo RW 5 Kelurahan Jambangan, kami berkeliling ke rumah-rumah untuk mengedukasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan mengedukasi apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait COVID-19. Sembari berkeliling, tak jarang kami menjumpai warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, yang artinya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Antusias masyarakat terhadap edukasi ini cukup baik, karena saya memamparkan pula kebijakan-kebijakan pemerintah terkini terkait COVID-19 antara lain mengenai batas tertinggi tarif rapid test, penggantian istilah ODP,PDP, dan OTG, Protokol berpergian dengan kendaraan umum, dan sebagainya.

Adanya KKN Pulang Kampung ini disambut baik oleh Ketua RW 5 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya, Bapak Ari yang mengatakan bahwa “Adanya lingkup KKN yang kecil di wilayah asal ini dapat berdampak langsung pada masyarakat sekitar tempat tinggal”. Pak Ari juga merupakan ketua Satgas Wani Jogo di RW 5 ini. Semoga dengan adanya program kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan turut serta aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait COVID-19.

Anisa Fitriana Kusuma – Fakultas Hukum