Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

ed4e9f4c-a641-4abb-8af7-d46d5cec51f2

Ungaran (17/07/2022) Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan dasar tersebut, mahasiswa KKN UNDIP atas nama Karel Parlindungan Lumbantoruan melakukan sosialisasi mengenai “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. Sosialisasi ini ditujukan kepada para warga RW 10 Sariharjo, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Minggu, 17 Juli 2022. Sosialisasi ini dilakukan dengan mempresentasikan materi, membagikan brosur dan menempel poster.

Sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi warga RW 10 Sariharjo mengenai bahwa bantuan hukum itu merupakan hak bagi semua orang sedangkan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat didapatkan semua orang yang tidak mampu. Beberapa dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 yang berbunyi, “Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 68B, “Setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.Pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.”
4. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22, “Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Dengan adanya sosialisasi mengenai “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” ini, maka diharapkan dapat mengedukasi bagi masyarakat RW 10 Sariharjo untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, dijelaskan pula mengenai tata cara untuk mengajukan pembebasan biaya perkara di pengadilan.

Pembebasan biaya perkara di pengadilan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan. Tata Caranya sebagai berikut:
• Penggugat atau pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan atau permohonan baik secara tertulis maupun lisan
• Permohonan Pembebasan Biaya Perkara oleh Pemohon/Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui petugas pendaftaran bersamaan dengan surat gugatan/permohonan.
Mekanisme pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma diharuskan untuk membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan.

Penulis : Karel Parlindungan Lumbantoruan
NIM : 11000119130328
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Lokasi : Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
Dosen Pembimbing Lapangan : Ir. Sutrisno M.P