KENALI OPSI ALTERNATIF! MAHASISWA KKN UNDIP SOSIALISASIKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON-LITIGASI

Kota Semarang (20/7/22) Penyelesaian sengketa melalui ranah pengadilan pada dasarnya ialah sebuah kegiatan yang menguras waktu, biaya, tenaga. Persidangan di pengadilan juga dilakukan secara terbuka, yang mana kebanyakan tidak diinginkan oleh pihak yang mengedepankan kerahasiaan isi perkara. Hal-hal yang telah disebutkan menyebabkan alasan diperlukannya pengenalan kepada warga Kelurahan Karangturi mengenai opsi utuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yakni melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Sosialisasi dengan Kelompok Karang Taruna Kelurahan Karangturi

Secara sederhana, yang dimaksud dengan sengketa perdata ialah suatu perkara yang timbul karena terjadi suatu pengingkaran hak/kepentingan perseorangan. Dimana inisiatif berperkara pada perkara perdata ialah berada pada tangan pihak yang dirugikan, berbeda dengan perkara pidana yang diwakili oleh aparatur negara selayaknya kepolisian dan kejaksaan. Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh dengan dua cara, yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan APS. Dimana diatur lebih lanjut dalam UU tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa terbagi menjadi Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli.

Sempat salah satu pemuda karang taruna—yang merupakan peserta sosialisasi menanyakan tentang kenyataan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Adapun pada praktiknya pelaksanaan arbitrase di Indonesia cenderung dimanfaatkan oleh usaha dan/atau perusahaan tingkat atas. Hal ini disebabkan baik dari pengetahuan masyarakat yang masih belum mendalam sekaligus juga tingkat kebutuhan masyarakat yang masih kurang.  Sedangkan APS lainnya cukup telah tercerminkan dalam budaya sehari-hari rakyat Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah ketika terjadi masalah. Hal yang demikian menyatakan bahwa rakyat Indonesia secara langsung maupun tak langsung telah mempraktikkan alternative penyelesaian sengketa.

Peserta yang lain juga menanyakan tentang mana yang lebih baik lewat pengadilan atau lewat luar pengadilan. Dimana perlu diperhatikan terlebih dahulu karakteristik dan tujuan akhir yang diinginkan oleh suatu pihak. Apabila yang diinginkan ialah mengedepankan hak yang dipersengketakan, dan satu-satu cara mendapatkan hak tersebut ialah melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka baguslah dipilih ranah pengadilan. Namun jika sebaliknya, terdapat suatu alasan untuk tetap berhubungan baik dengan pihak yang dilawan. Maka dengan sifat Arbitrase dan APS yang win-win solution, dapatlah didiskusikan oleh para pihak yang bersengketa, jalan terbaik yang bersifat kekeluargaan dan saling menguntungkan.

Pada dasarnya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu opsi yang mencerminkan budaya rakyat Indonesia yang menggemari musyawarah dan rasa kekeluargaan. Sehingga peserta sosialisasi kelompok karang taruna sebagai organisasi pemberdaya masyarakat, dapat membantu menyebarkan pengetahuannya ketika muncul sebuah sengketa, terkhusunya di perkara perdata. Sehingga edukasi dini mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, ataupun APS lain tentunya akan membantu para warga dalam memahami sekaligus menindak lanjuti sengketa yang berkemungkinan terjadi di masa depan.

Penulis : M. Farhan Somi Putra – 11000119140584 – Fakultas Hukum
Editor : Abdi Sukmono
Lokasi : Kelurahan karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang